Pemilik Lahan di Korpri Tak Rela Tanah Ibunya Dicaplok

RAKYATBALAM.COM – Berbeda dari sebelumnya, jika pada Kamis (11/06/2020) lalu, saat agenda pengukuran ulang tanah yang dilakukan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandarlampung, di Jalan Ryacudu, Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, sempat bersitegang antara pemilik sah hak milik lahan yang didiami David Djawanto, dengan pihak S Budianto, lantaran sama-sama memiliki alas hak sertifikat.

Nah, kali ini, dengan dimediasi pihak Polresta Bandarlampung, yang dipimpin langsung Kanit Harda Ipda Edwin, BPN, serta pihak TNI, Lurah dan para advokad Ahmad Handoko & Associates dari pihak S.Budianto penentuan titik koordinat tanah seluas 1014 M persegi berjalan, meski sempat ada penolakan dari keluarga David Djawanto.

“Dasar pengukuran ini apa, kalau yang diukur 600 meter silahkan, karena ini adalah tanah kami, tapi kalau 1014 meter saya menolak,” tegas David Djawanto, di lokasi pengukuran lahan, di Jalan Ryacudu, Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Jum’at (10/07/2020).

Baca Juga

Selanjutnya, David Djawanto mengaku jika pihaknya keberatan jika ada yang mencaplok tanah milik keluarganya, karena sertifikat sejak tahun 1994 atas nama Meliana Tjandra Wijaya (orang tua,red) surat jual beli dari Chaman Husin tahun 1991 dengan luas lahan 600 meter persegi.

“Saya keberatan karena ada yang mencaplok tanah atau lahan kami. Ibu saya dapat tanah ini dari beli, bukan ujug-ujug ada, dasarnya ada, makanya saya sama kelaurga tetap bertahan disini, kami pun sudah lama disini, kalau katanya kami ini melanggar karena mendiami lahan milik orang lain, dasarnya apa, sertifikat dia tahun berapa, saya tinggal disini sudah lama,” ujarnya.

“Saya tinggal disini sejak 2003 langsung mendirikan bangunan dan ini langsung dihuni oleh anak-anak panti asuhan Yayasan Citra Baru, berkelanjutan sampai 2008 karena anak yayasan ada yang sudah bisa mandiri bisa berdikari, yayasan ini kayak BLK lo, belajar menjahit dan bengkel,” kata dia lagi.

“Kalau yang diukur tanah yang di belakang silahkan, saya nggak klaim ada tanah di belakang yang luasnya 400 M2 tapi kalau mereka bilang 1014 M2 ini, artinya ada lahan saya dong yang di caplok. Nah ini saya yang gak terima. Dan saya pun tidak pernah menerima surat pemanggilan baik dari PTUN atau pun ada surat PK (peninjauan kembali) pokoknya saya tidak pernah terima untuk gugatan soal tanah,” tegasnya.

Di lokasi tersebut pula Edwin, Kanit Harda Polresta Bandarlampung, menjelaskan, jika pihaknya hanye memediasi. “Kalau perkara ini dibiarkan berlarut-larut, nanti kami polresta yang disalahkan dan kami berada disini atas dasar undang-undang,” kata Edwin saat memediasi di loaksi.

Diketahui, Polresta Bandarlampung, melayangkan surat ke pihak David Djawanto, undangan untuk klarifikasi. Dengan nomor surat No.B/714/VII/2020/Reskrim tertanggal 3 Juli 2020. Dasar laporan: LP/B/876/IV/2020/ Reskrim tanggal 15 April 2020.

Pada Kamis 11 Juni 2020 telah dilakukan pengukuran pengambilan batas bidang tanah di jalur dua korpri Jln Ryacudu Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan sukarame Kota Bandarlampung, dengan sertifikat hak milik No. 511 an Yuliatun terbit pada 6 Mei 2017 luas 1014 M2.

Guna kepentingan penyidikan, diperlukan pengukuran penetapan batas yang akan dilakukan petugas BPN untuk mengetahui letak, batas tanah berdasarkan sertifikat No.511 an Yuliatun.

Sebelumnya diberitakan, awal mulanya timbul masalah pada 14 dan 26 Februari 2020 ada surat somasi dari pengacara atas nama Ahmad Handoko, anehnya surat tujuan kepada siapa tidak tertulis untuk siapa. “Inti dari isi surat somasi itu nyuruh kita kosongkan lahan, kami menolak, karena ini hak kami. Asal usulnya jelas,” kata dia.

Surat dari kuasa hukum Ahmad Handoko and fatner, menunjukkan sertifikat atas bama Yuliatun, dengan nomor sertifikat 511 lokasi tanah terdapat di Kekurahan Korpri Jaya, Sukarame. Terbit sertifikat atas nama Yukiatun tertanggal 5 Maret 2019 ditandatangani oleh Kepala BPN Kota Bandarlampung, Ahmad Aminullah, dengan luas lahan 1014 m2.

Anehnya, kata David Djawanto, pembatalan sertifikat SHM No.M 10045/SI seluas 600 meter persegi, atas nama Ny.Heliana Tjandra, nama tertera salah. “Nama ibu saya, emak saya itu jelas Meliana Tjandra, bukan Ny.Heliana Tjandra, ini saja janggal, ini ada apa. Lalu, BPN membatalkan sertifikat sebanyak 31 sertifikat No.03/Pbt/BPN.18/2015 tertanggal 19-06-2015. Anehnya lagi ini tanpa adanya pemberitahuan dari BPN dan lainnya,” tandasnya. (ron)

LAINNYA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *