RAKYATBALAM.COM – Kepala Sekolah (Kepsek) SD IT Insan Kamil, yang ada di Jalan Karimun Jawa Sukarame, Bandarlampung, berang ketika dikonformasi atas laporan beberapa wali murid yang mengeluhkan adanya penahanan raport siswa oleh pihak sekolah.
“Siapa kamu, bukan urusan kamu, kalau walimurid yang ngadu silahkan datang kesekolahan langsung temuin saya, nggak usah ikut-ikutan kamu,” gertak Kepala Sekolah SD Insan Kamil, Erlis, kepada wartawan ketika dikonfirmasi, Kamis (18/06/2020).
Selanjutnya perempuan itu pun mengatakan, jika hal ini jangan terlalu dibesarkan, dan meminta pihak wali murid menghadap ke selolah. “Jangan terlalu ikut campur (wartawan), karena hal ini urusan wali murid dengan pihak sekolah. Kalau mau wali murid hubungi kami ya,” kata dia.
Baca Juga
Sementara, Kasi Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bandarlampung, Mulyadi mengungkapkan, memang selama ini untuk peraturan tahan raport tidak diperbolehkan untuk sekolah negeri maupun swasta.
“Terutama untuk sekolah negeri memang tidak diperbolehkan, kami melarang dan kami beri sanksi. Tetapi untuk sekolah swasta kami tidak telalu banyak intervensi, tetapi ya memang tidak diperbolehkan,” ungkapnya.
Pihak wali murid pun, kata dia, bisa mengadukan hal ini kepada Disdik Bandarlampung agar bisa ditindaklanjuti. “Kami minta surat keterangan dari pihak wali murid, karena selama corona ini, harursnya ada kebijakan keringanan SPP dari pihak sekolah, nanti baru ada sanksi dari dinas jika terbukti ada kesalahan,” jelasnya.
Di lain sisi, wali murid di SD Insan Kamil, memgeluhkan dan membenarkan aksi Tahan Raport tersebut, alasannya pihak ekolah tidak memberi karena siswa tersebut belum melunasi pembayaran iuran SPP, dan uang kegiatan sekolah. “Saya menyayangkan sekolah menahan raport anak saya dikarenakan kami belum membayar Uang SPP, anak saya padahal mau sekali melihat prestasinya lewat Rapornya,” keluh Ramli salah seorang walimurid. Ia mengatakan, tak hanya anaknya saja yang ditahan raportnya, namun beberapa siswa lain pun ditahan dengan alasan yang sama. “Padahal kami ini susah pak, karena pandemi corona ini, kesulitan untuk biaya terutama untuk pendidikan anak,” ungkapnya.
Ia mengharapkan wali murid meminta pengurangan SPP selama Covid dari mulai bulan April dengan iuaran sebesar Rp450 ribu. “Minimal kami diberi diskon setengahnya, namun ini ditahan raport anak kami,” ujarnya.
Wali Murid ini juga mengungkapkan soal dana kegiatan siswa sebesar Rp1 juta yang harus dibayarkan, padahal selama pandemi corona ini, siswa di liburkan dan sekolah online di rumah. “Kami bingung saja, karena enggak ada kegiatan saat corona ini, tapi bayaran tetap terus berjalan,” tandasnya. (yen)
