Jelang Pilwakot, Wakil Ketua DPRD Edison Hadjar Imbau ASN Bersikap Netral

RAKYATBALAM.COM – Mendengar kegaduhan jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 di Kota Bandarlampung, dimana lagi-lagi ada oknum lurah yang melarang sosialisasi yang dilakukan salah satu bakal calon walikota Bandarlampung, Yusuf Kohar-Tulus Purnomo.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Bandarlampung, Edison Hadjar menghimbau kepada para aparatur sipil negara (ASN) supaya bersikap netral dan bertindak sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

Baca Juga

“Ya, saya sangat menyayangkan kegaduhan yang terjadi, semestinya semua jika berada pada tugas pokok dan fungsinya pasti semua berjalan dengan baik. Di masa-masa menjelang pesta demokrasi ini, netralitas perlu dipegang teguh oleh ASN, untuk itu, harus sangat berhati-hati, dikawal, dijaga, dan dipastikan kalau ASN di betul-betul menjaga netralitasnya, jangan ikut politik praktis, apalagi membela dan menjadi tim salah satu calon,” ujar Wakil Ketua III DPRD Kota Bandarlampung, Edison Hadjar, Selasa (4/08/2020).

Politisi PAN ini melanjutkan, pihaknya sangat menyayangkan pristiwa dua lurah yang viral dalam video sosialisasi bakal calon (Balon) Walikota Bandarlampung, sikap dua lurah Gulak-Galik Telukbetung Utara dan lurah Tanjungbaru, Kedamaian, yang melarang bersosialisasi dan silaturrahmi dengan warga, semestinya dapat diselsaikan dengan kepala dingin, tidak mesti bersuara lantang.

“Sebagai wakil Ketua di Lembaga legislatif DPRD, saya imbau agar para ASN senantiasa netral, jangan sampai terkesan membela salah satu calon, karena sanksinya jelas bagi ASN dalam UU Pilkada jika tidak netral,” ungkapnya.

Karena, terus Edison, sesuai dengan aturan, netralitas ASN sendiri merupakan azas yang terdapat di dalam Undang-undang No. 5/2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Azas ini termasuk kedalam 13 azas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen SDM. Netralitas ASN telah diatur dalam PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS.

“Pada saat ini belum ada penetapan dari KPU siapa saja calon walikota dan wakilnya, jadi semua pihak boleh bersilaturrahmi dan sosialisasi kepada masyarakat, asalkan tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, dan juga wajib memperhatikan protokol kesehatan, kalau pun ada pelanggaran silahkan laporkan ke pihak berwenang, kalau ada kejanggalan dalam sosialisasi, lapor Bawaslu dan demikian juga kalau ada kesalahan dalam protokol covid-19 ada gugus tugas yang menanganinya, sehingga suasana tercipta aman dan terkendali,” tandasnya. (ron)

LAINNYA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *