Balon Setuju Pilkada Ditunda, Anggaran Dialihkan untuk Pencegahan Corona

RAKYATBALAM.COM – Setelah adanya kesepakatan antara Komisi II DPR RI dan KPU RI dan Kemendagri, akan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, lantaran berkenaan dengan wabah virus Corona yang semakin meluas.

Nah, di Kota Bandarlampung sendiri para bakal calon (balon) setuju akan penundaan tersebut. Bahkan, mereka setuju mendahulukan urusan kemanusian.

Baca Juga

Diungkapkan salah satu calon Yusuf Kohar, jika ia sangat setuju akan penundaan tersebut. Menurutnya, pemkot setempat wajib mendahulukan penanganan medis dan yang paling urgent adalah APD (alat pelindung diri) para gugus depan tim medis penanganan virus corona Covid-19. “Saya setuju ditunda, karena anggaran yang diutamakan sekarang adalah untuk kesehatan, jadi utamakan kesehatan ini untuk kemanusiaan, pembangunan ditunda dulu, belum urgent itu, yang gak bisa ditunda adalah dana kesehatan dan pendidikan, kalau yang lain ditunda dulu,” ujar Yusuf Kohar, Selasa (31/3/2020).

Wakil Walikota Bandarlampung ini meminta untuk mementingkan kesehatan masyarakat terlebih dahulu. Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar anggaran Pilkada dialihkan dahulu. “Kalah memang ditunda, kan bisa memakai anggaran Pilkada di tahun depan, sehingga memang harus dialihkan anggaran tersebut untuk yang lebih penting,” jelasnya.

Sementara, Balon lain, Firmansyah mengatakan dirinya mendukung bahkan menyarankan agar adanya penundaan Pilkada yang seyogyanya diselenggarakan di September 2020.

Saat ini, kata Rektor Perguruan Tinggi Darmajaya ini, Indonesia dihantui dengan wabah Corona, oleh karena itu tidak sepatutnya untuk menggelar pesta demokrasi yang membuat orang berkumpul. “Kita harus mencegah wabah Corona semakin merebak, oleh karena itu opsi tunda Pilkada adalah pilihan yang tepat,” ujar Firmansyah.

Bahkan, ia juga menyarankan agar anggaran Pilkada tahun 2020 di kota Bandarlampung senilai Rp30 miliar lebih baik dialihkan saja untuk bantuan pencegahan virus Corona atau Covid-19 di Kota Bandarlampung. “Anggaran bisa digunakan untuk pembelian baju tenaga medis, pembagian masker dan hand sanitizer kepada warga, serta bantuan alat di Rumah Sakit,” ungkapnya.

Senada juga disampaikan oleh, Balon Wakil Walikota Bandarlampung, Dr.Zam Zanaria yang mendukung Pilkada di tunda. Menurutnya, kepentingan rakyat lebih utama dari segalanya, sehingga saat ini waktunya harus bersatu melawan covid-19.

“Saling bahu membahu, menolong dan jangan berpikir kepentingan pribadi lagi, sehingga yang masih bisa di tunda sebaiknya harus dilakukan termasuk Pilkada,”katanya.

Dr Zam juga mendukung jika anggaran Pilkada harus dialihkan untuk pencegahan Corona. “Kalau keuangan Pemkot atau Pemda tidak cukup untuk penanganan bencana, lebih baik dialihkan saja. Kita harus mendukung semua kebijakan pemerintah untuk rakyat tentu dengan eksekusi yang terstrukutur dan tepat,” bebernya.

Ia pun meminta Pemerintah melakukan penggunanan dana pencegahan Corona bisa teralokasi dengan baik, sehingga bisa memutus rantai penularan ini. “Kalau ini tidak diselesaikan segera maka akan membahayakan semua sendi-sendi kehidupan rakyat, dan negara, baik kesehatan, ekonomi , pendidikan, hukum, sosial ,sosial,” ucapnya.

Begitupun Bakal Calon Walikota Bandarlampung, Rycko Menoza, setuju dengan keputusan KPU menunda pilkada serentak Tahun 2020. “Apapun keputusannya kita ikuti aturan, bagaimana baiknya, semua demi kemanusiaan,” kata Rycko.

Rycko berharap agar wabah ini cepat berlalu karena dampaknya luar biasa terhadap masyarakat karena aktivitas ekonomi banyak terhenti saat ini.

Di lain sisi, Ketua KPU Kota Bandarlampung Dedi Triadi menjelaskan, bahwa pihaknya mengikuti intruksi KPU RI terkait penundaan tersebut. “Ya saat ini yang sudah kami lakukan adalah menon-aktifkan PPK dan PPS, menunda verifkasi faktual calon perseorangan dan pemutahiran data pemilih,” jelasnya.

“Nah, kalau mau menunda tahapan pilkada kita menunggu intruksi KPU RI dengan terbitnya PERPPU sebagaimana hasil rapat kerja komisi II dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP. Yang pasti, kami KPUD Samina Watho’na dengan pimpinan KPU RI,” tandasnya. (*/ron)

LAINNYA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *